DinamikaNews, Bogor –-- Ketidakakuratan pendataan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan penetapan desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil warga berpenghasilan rendah berpotensi menghambat akses terhadap bantuan pendidikan, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga berbagai bantuan sosial lainnya.

Wakil Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir atau yang akrab dipanggil Ay Sogir menyoroti kondisi tersebut dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan yang selama ini menjadi dasar penentuan penerima manfaat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang secara nyata berada dalam kondisi tidak mampu, tetapi justru tercatat pada kelompok desil yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka.

Akibatnya, sejumlah warga kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka. Bahkan, persoalan tersebut berdampak pada akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengikuti program beasiswa pada tahun ini.

Ay Sogir menilai proses penurunan atau perubahan status desil yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan menjadi kendala serius. Ketika proses administrasi belum selesai, kesempatan masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan bisa terlewatkan.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru menjadi korban ketidaksesuaian data. Mereka membutuhkan bantuan, tetapi karena status desilnya tidak sesuai, akhirnya tidak bisa menikmati program yang tersedia,” tegas Ay Sogir kepada DinamikaNews, Senin (16/11/2026).