DinamikaNews, Bogor – Ketepatan pendataan masyarakat miskin menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial, pendidikan, dan perumahan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Ay Sogir, ketidaksesuaian data desil dengan kondisi riil masyarakat berpotensi menyebabkan warga kurang mampu kehilangan haknya untuk memperoleh bantuan. Karena itu, proses pendataan harus disertai verifikasi faktual dan pengawasan yang ketat hingga tingkat desa.

Ia menilai, masyarakat yang secara ekonomi berada dalam kondisi sulit tidak seharusnya terhambat oleh persoalan administrasi maupun klasifikasi desil yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data. Pemerintah harus hadir, melakukan evaluasi, dan memastikan keadilan bagi rakyat kecil,” tegas Ay Sogir, Senin (16/11/2026).

Ay Sogir juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi, khususnya antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta petugas pendataan di lapangan.