PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

Pasca pandemi Covid-19 selama kurang lebih
2 tahun dan walaupun sampai saat ini masih berlangsung dimana Kabupaten Bogor
berada pada PPKM level 1 sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor
443/181/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 COVID-19 di Kabupaten Bogor
7 Juni 2022 s.d 4 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretariat
Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penyusunan
kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian
Visi, Misi Kabupaten  Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor
yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan
Berkeadaban”.  Dimana Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam
Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk
Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan
Membuat Bogor Lebih Berkeadaban. 

Dalam
mewujudkan Program Pancakarsa yang tetap menjadi prioritas pembangunan di
Kabupaten Bogor melalui program nyata, akuntabel dan berkesinambungan dengan
melakukan pengkoordinasian yang optimal kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten
Bogor, oleh karena itu dalam mewujudkannya Sekretariat Daerah telah menjalankan
Program/Kegiatan di setiap lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum
dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

I.         
LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup
Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi
Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS,
DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang,
DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal
sesuai tugas dan fungsi Asisten.

 A.   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.    Kegiatan Administrasi Pemerintahan

a. Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Standar Pelayanan
Minimal (SPM) berupa Penyusunan Regulasi, Rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM,
Bimbingan Teknis, serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM secara berkala

b.    Rapat
Koordinasi Persiapan Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024

c.    Fasilitasi
Penyelenggaraan Rakernas XIV dan HUT APKASI ke-22

d.  Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pendataan Registrasi
Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2022

e. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pendelegasian
Kewenangan Perizinan ke Kepala DPMPTSP

f. Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan ke Camat

g. Fasilitasi
Rakor Penataan dan Penertiban Kawasan Lingkar Kota Cibinong dan Bawah Flyover Cileungsi

1.    Kegiatan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan wakil Bupati Bogor dalam
rangka Bogor Keliling / Saba Desa tahun 2022, dari target 20 Kecamatan Yang sudah
Terlaksana sudah 11 Kecamatan sampai dengan bulan September tahun 2022.

1.   
Kegiatan Otonomi Daerah

                           LPPD KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021

I. Dasar penyusunan LPPD Tahun 2021 yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pelaporan LPPD disampaikan
kepada Pemerintah melalui Kemendagri 1 tahun 1 kali paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. Penyusunan
LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 130.04/137/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 1
Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.

III.Penyampaian LPPD Kabupaten Bogor Tahun
2021 telah dilakukan melalui sistem informasi elektronik dari kemendagri pada
tanggal 29 Maret 2022 dan disusun dalam Buku LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021
yang memuat laporan sebagai berikut:

a.      
Capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.     
Capaian
kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;

c.      
Laporan
penerapan standar pelayanan minimal. 

Penyampaian data kinerja dalam LPPD tersebut telah melalui tahapan
verifikasi atau review oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bogor) yang bertujuan
sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.
Selain dari penyampaian melalui sistem informasi Kemendagri LPPD juga
dipublikasikan dalam bentuk Ringkasan LPPD pada tanggal 31 Maret 2022.

IV. Untuk menyempurnakan LPPD telah
dilakukan evaluasi oleh Tim daerah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 18 s.d 21
Juli 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5
penunjang urusan.

V.  Tahapan akhir yaitu evaluasi oleh Tim
Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 terhadap
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian
kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan dengan
hasil tidak ditemukan data ekstrim atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah
penyusunan LPPD. Berikut ini data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah :

1.  Kegiatan
Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 a. Kegiatan Rapat Koordinasi Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023

   b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten
Bogor

A.  
BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1. Kegiatan
Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 
a. Kegiatan Rapat Koordinasi Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten
Bogor

c. Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan kepada Peserta Didik
Miskin Jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor
Tahun 2022

    2. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum
Penetapan

        a. Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan :

    b. RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU PERSETUJUAN
PENANDATANGANAN RAPERDA DARI KEMENDAGRI DAN PROVINSI JAWA BARAT:

1)   
Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan

2)   
Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

    c.  RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU NOMOR REGISTER DARI
PROVINSI JAWA BARAT:

Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. RAPERDA MASIH DALAM PROSES MENUNGGU PERSETUJUAN
REKOMENDASI DARI DPRD SEBELUM DIUNDANGKAN:

1)   
Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021; dan

2)   
Raperda tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

e. RAPERDA
MASIH DALAM PROSES EVALUASI PROVINSI JAWA BARAT:

Raperda tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

f.    RAPERDA YANG
MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN DENGAN DPRD:

1)   
Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

2)   
Raperda tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

3.      
Kegiatan
Dokumentasi dan Informasi

a.   
KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SERTA PENYEBARLUASAN
PRODUK HUKUM DAERAH

  Tujuan : 
Kegiatan Monitoring  dan  Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
serta penyebarluasan Produk Hukum  ini
bertujuan untuk mengetahui penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
Camat, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dalam rangka
menyebarluasan Produk Hukum Daerah berupa cetakan buku Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati sebagai pedoman aturan yang masih berlaku.

a. Konsultasi
dan koordinasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Bogor di Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan
Hak Asasi Manusia Provinsi.

Tujuan : Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Bogor. Hari/Tanggal : Rabu/21 September 2022 Tempat : Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat

Tujuan : Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi   dan Informasi Hukum Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten  Bogor. Hari/Tanggal : Rabu/5 Oktober 2022 Tempat : Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional

C. BAGIAN KERJASAMA DAN BANTUAN HUKUM 

Kegiatan Kersajma Daerah

Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan
penandatanganannya :

A.  D. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.   
Kegiatan
Bina Mental Spiritual

2.    Kegiatan Kesejanteraan Sosial

3.   
Kegiatan
Kesejanteraan Masyarakat