DRAMAGA, DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor
kembali membuka Sekolah Pemerintahan Desa angkatan ketiga tahun 2023, yang
berlangsung di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB University, Dramaga, Jumat
(4/8/23).
Sedikitnya 180 peserta mengikuti Sekolahan Pemerintahan Desa
angkatan ketiga yang terdiri dari 60 kepala desa, 60 operator spasial dan 60
operator sosial dari 60 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas DPMD Renaldi Yushab Fiansyah, menjelaskan,
Sekolah Pemerintah Desa adalah bagian dari Program Karsa Bogor Maju, Kerjasama
Pemkab Bogor bersama IPB University untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintah desa.
Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu
dari strategi percepatan pembangunan desa Kabupaten Bogor yaitu, pertama
meningkatkan SDM Aparatur melalui Sekolah Pemerintahan Desa, meningkatkan
ekonomi melalui penguatan Bumdes dan Desa Wisata. Serta meningkatkan
infrastruktur melalui program Samisade dan program jembatan rawayan serta meningkatkan
digitalisasi desa melalui program Desa Presisi.
Perlu diketahui bahwa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa, telah memberikan kepercayaan penuh kepada desa untuk mengelola anggaran
dari berbagai sumber baik itu Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi, BHPRD, Alokasi Dana Desa, CSR, bonus produksi, Samisade
dari Pemkab Bogor dan lainnya. Dengan kewenangan yang demikian besar maka
kualitas SDM aparatur desa yang handal mutlak diperlukan.
“Alhamdulilah, hingga saat ini program Sekolah
Pemerintahan Desa telah mewisuda sebanyak 120 peserta dari 40 desa pada tahun
2021 dan 165 peserta dari 55 desa pada tahun 2022. Adapun tahun 2023 ini adalah
angkatan ketiga yang akan diikuti 180 peserta dari 60 desa, sehingga pada akhir
RPJMD 2018-2023 insya Allah total sebanyak 465 aparatur desa yang telah ikut
sekolah Pemerintahan Desa,” Renaldi menjelaskan.
Lanjut Renaldi mengatakan, bahwa Program Sekolah
Pemerintahan Desa terintegrasi dengan progran data Desa Presisi, menjadikan
data numerik/digital berupa peta dasar desa, mencakup peta, administrasi,
infrastruktur, penggunaan lahan, topografi dan orthophoto sebagai dasar untuk
menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Sehingga program Desa
Membangun berbasiskan data yang akurat dan semakin efektif serta tepat
sasaran.
“Atas nama Pemkab Bogor saya mengucapkan terimakasih
yang sebesarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran dari Fakultas
Ekologi Manusia, Ketua Program Sekolah Pemerintahan Desa, dan Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas
terselenggaranya kerjasama program Sekolah Pemerintahan Desa ini. Untuk para
kades dan perangkat desa, ikuti program Sekolah Pemerintahan Desa dengan
sebaik-baiknya,” tutupnya.
Kemudian, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik
menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya program Sekolah Pemerintahan Desa
yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan IPB University.
Tidak hanya ia, bahkan Presiden RI Joko Widodo menaruh harapan program ini
mampu melahirkan para kepala desa dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak
hanya mampu memimpin desanya, juga paham kewenangan, kelembagaannya, hingga
pengelolaan anggaran sehingga program yang dijalankan tepat sasaran sesuai
harapan masyarakat.
“Saya mengapresiasi gagasan Sekolah Pemerintah Desa
yang dilakukan Pemkab Bogor. Sebab tujuh elemen dasar penyelenggaraan dasar
pemerintah daerah itu salah satunya adalah kualitas SDM yang terbaik dalam
melalukan penyelenggaraan roda pemerintahan desa,” terangnya.
Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset Ernan
Rustiadi menuturkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) desa, UU Otonomi
Daerah, UU Otonomi Desa ini banyak sekali perubahan yang mendasar, kepala desa
memiliki otonomi, ada dana transfer dari Pemerintah Pusat di desa, ada dana
desa, dan juga ada berbagai kewenangan.
Jadi itu salah satu perjuangan yang menunjukan bahwa
pemerintah mengakui bahwa desa itu memerlukan kemampuan supaya masalah-masalah
pembangunan di desa segera diselesaikan.
“Saat ini pusat pertumbuhan bukan hanya kota, juga
terjadi di desa. Jangan lupa desa itu pusat pertumbuhan, untuk itu peningkatan
kapasitas SDM pemerintah desa melalui pola Sekolah Pemerintahan Desa ini sangat
penting dilakukan. Ini merupakan inovasi yang luar biasa kolaborasi antara IPB
University dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menguatkan kapasitas pemerintah
desa,” jelasnya. (*/Rey)
Sumber Diskominfo Kabupaten Bogor
